Penerimaan CPNS 2011 Tidak Rekrut Tenaga Administrasi

Bagi yang mendambakan bekerja sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di posisi tenaga administrasi pendidikan, siap-siap gigit jari tahun ini. Pasalnya, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) ikut meramaikan agenda moratorium dengan menyetop rekrutmen CPNS baru di sektor tenaga administrasi.


Pernyataan sikap tidak membuka lowongan bagi tenaga administrasi pendidikan tersebut disampaikan langsung oleh Mendiknas Mohammad Nuh. Usai meresmikan ruang wartawan Kemendiknas sekaligus berbuka bersama kemarin (18/7), Nuh mengatakan kebijakan tersebut sudah matang. "Besok (hari ini, red) kami akan merapatkan rencana moratorium ini dengan Wapres Boediono," jelas menteri asal Surabaya itu. Hasil rapat dengan wapres itu siap disebarkan ke seluruh daerah.

Sayangnya, dalam pertemuan itu Nuh masih belum bisa menunjukkan secara rinci prosentase penerimaan CPNS di sektor tenaga administrasi. Nuh hanya menjelaskan, tenaga administrasi yang paling dominan adalah tenaga tata usaha (TU). Sementara untuk tenaga lainnya seperti pusatakawan, akan ditinjau ulang.

Nuh terlihat cukup yakin ketika dececar pertanyaan, apakah kebijakan moratorium di lingkungan Kemendiknas ini bakal mengganggu pembangunan kualitas pendidikan. "Insya"allah tidak akan mengganggu," tutur mantan Menkominfo itu. Nuh juga mengelak jika selama ini disebut terjadi krisis tenaga TU di tingkat sekolah dasar (SD).

Upaya ikut meramaikan moratorium CPNS baru ini disebut Nuh memiliki landasan efisiensi tenaga dan anggaran. Dia tidak menampik jika selama ini anggaran belanja pegawai di lingkungan Kemendiknas relatif cukup tinggi. "Biaya tinggi itu adalah konsekwensi banyaknya pegawai yang ada. Di pusat sendiri (Kemendiknas, red) ada enam ribu pegawai administrasi," cetusnya.

Selain memiliki semangat untuk menjalankan efisiensi pegawai, Nuh juga mengutarakan kebijakan moratorium ini diambil untuk mendukung program serupa di kementerian lainnya. Menurut Nuh, renacana moratorium untuk efisiensi dan penghematan balanja pegawai bakal bocor jika masih ada rekrutmen besar-besaran di kementerian lainnya. "Jika rencana moratorium ini dianggap baik oleh pemerintah, seluruh kementerian harus kompak," jelas dia.

Nuh lantas memaparkan, moratorium CPNS yang bakal dilakukan di lingkungan Kemendiknas hanya terbatas di tenaga administrasi saja. Mulai dari di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Penghentian penerimaan tenaga administrasi baru ini juga untuk jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.

Namun, lanjut Nuh, untuk penambahan tenaga fungsional seperti guru dan dosen, bakal tetap dijalankan. Itupun, hanya dilakukan untuk proses tambal sulam. Artinya, penerimaan CPNS guru dan dosen baru hanya dilakukan untuk mengganti tenaga dosen dan guru yang pensiun, diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal.

Selain menggunakan pertimbangan jumlah zero growth tersebut, Nuh juga mengatakan penambahan CPNS guru dan dosen baru tidak asal usul. Pertimbangan kebutuhan guru sesuai bidang pelajaran menjadi pertimbangan utama. Kemendiknas tidak menampik jika saat ini terdapat fenomena overload guru di mata pelajaran tertentu.

Laporan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) menyebutkan, terjadi penumpukan guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan beberapa mata pelajaran sosial lainnya. Sementara untuk pelajaran matematika dan ilmu eksakta lainnya, ada sejumlah daerah yang masih kekuarangan

CPNS Kota Bandung
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mengimbau agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung tidak membuka formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2011. Alasannya, jumlah PNS yang ada saat ini sudah dianggap mencukupi.

Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung Lia Noer Hambali mengatakan, hal itu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung yang menyebutkan bahwa jumlah PNS di lingkungan Pemkot Bandung sudah surplus sebanyak 300 orang. "Rumus perhitungannya yaitu 1:100 penduduk, maka didapati bahwa jumlah PNS di Kota Bandung sudah kelebihan sekitar 300 orang," katanya, ketika ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (15/8).

Selain itu, dia juga mengatakan, Komisi A menilai Wali Kota Bandung hingga saat ini belum melakukan penataan mendasar terhadap pembagian tugas PNS, serta sistem karir yang belum jelas. "Itu bisa dilihat dari promosi pegawai yang hanya berputar di lingkungan itu-itu saja," ucap dia.

Belum meratanya diklat atau pelatihan keahlian, lanjut Lia, juga dianggap sebagai kendala. "Makanya setelah dievaluasi, kami agak keberatan dengan penerimaan CPNS baru, karena nantinya akan membebani anggaran. Daripada membuka formasi CPNS, lebih baik meningkatkan SDM yang sudah ada," katanya.

Dia mencontohkan, keadaan sumber daya manusia yang ada di Satpol PP Kota Bandung. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Kepala Satpol PP Kota Bandung Ferdi Ligaswara mengeluhkan minimnya jumlah personel Satpol PP, yang berdampak pada lemahnya implementasi perda di lapangan.

"Tidak perlu menambah PNS, cukup ambil saja PNS dari SKPD lain yang masih surplus. Lebih baik meningkatkan kemampuan PNS yang sudah ada dan diberikan pembekalan diklat yang berhubungan dengan tugas baru," ucap Lia. Untuk itu, DPRD Kota Bandung lebih memilih untuk menambah anggaran diklat, daripada menambah anggaran untuk belanja pegawai. (JPNN)

Bahan Pembelajaran Terbaik Lulus CPNS 2011
Source: